top of page

ALSA LC UNPAD NEWS LETTER:

Edisi Mei 2024

“Mau Beli Barang di Luar Negeri? Begini Regulasi dan Biaya Masuknya”

Written by: Deannisa Maharani, Alya Putri Ramadhani, Wahyu Budi Unara

Seperti yang kita tau, masyarakat Indonesia sering banget keluar negeri dan belanja berbagai barang di sana. Nah tapi, banyak juga berita yang beredar kalau bea masuk yang dikenakan itu mahal banget. Sebenernya kenapa bea masuk yang dikenakannya bisa semahal itu? Kok bisa gitu ya? 

Sebelumnya, kita perlu tau, apa itu impor?

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan), Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor untuk dipakai berarti memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai atau untuk dimiliki oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Lalu, kita juga perlu persetujuan impor loh, dimana persetujuan impor adalah perizinan berusaha di bidang impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan impor, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 17 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Apa aja sih barang yang dikenakan tarif bea masuk?

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023, ditetapkan barang yang bernilai 3.00 USD-1,500USD memiliki nilai biaya bea masuk sebesar 7,5%, namun beberapa barang masuk dalam MFN (most favoured nation). Ketentuan persenan dari barang tersebut adalah (1) Sepeda: 25%-40%; (2) Sepatu: 5%-30%; (3) Tas: 15%-20%; (4) Kosmetik: 10%-15%; dan (5) Buku: 0%. Selain bea masuk, hal yang perlu dibayarkan oleh masyarakat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, PPn dikenakan biaya 12%, sedangkan pada PPh dikenakan biaya 0,5%-10% tergantung pengklasifikasian barang tersebut dan menjadi subjek PPh adalah badan usaha tertentu. Berikut simulasi penghitungan ketika kalian ingin membeli barang dari luar negeri:

  • Harga Barang: 12.000.000

  • Ongkos Kirim: 500.000

  • Biaya Asuransi: 500.000

  • Total Harga: 13.000.000

  • Bea Masuk: 13.000.000 x 30% = 3.900.000

  • Akumulasi Penghitungan Pajak (PPn 12% dan PPh 10%) = Rp 2.860.0000

  • Total Biaya yang dikeluarkan : 19.760.000

 

Namun, perlu kita perhatikan bahwa barang impor hanya bisa dikeluarkan setelah kita menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi bea masuk. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah pernyataan yang dibuat orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean Impor. Pemberitahuan pabean tersebut berupa:

  1. Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0), yang dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabean dan hasil penghitungan sendiri Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang harus dibayar serta diajukan untuk setiap pengimporan atau dalam periode tertentu;

  2. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1), terhadap barang pindahan berupa barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang,barang impor melalui jasa titipan, dan barang impor tertentu yang akan ditetapkan oleh Dirjen BC;

  3. Custom Declaration (BC 2.2) untuk barang penumpang dan awak sarana pengangkut;

  4. Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos untuk barang impor melalui PT (Persero) Pos Indonesia;

  5. Pemberitahuan Lintas Barang untuk barang impor pelintas batas.

Pemberitahuan Impor Barang

Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan dijelaskan bahwa pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Jadi, untuk memasukkan barang impor ke Indonesia, importir harus melengkapi Pemberitahuan Pabean Impor, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Izin Impor. Nah, kemudian barang impor akan diproses melalui jalur berdasarkan tingkat risikonya. Jalur hijau menandakan barang impor dengan risiko rendah yang diproses secara elektronik tanpa pemeriksaan fisik. Jalur kuning menandakan barang impor dengan risiko sedang yang memerlukan pemeriksaan dokumen. Sementara Jalur merah menandakan barang impor dengan risiko tinggi yang memerlukan pemeriksaan fisik.

Jadi, kapan diperlukannya pemeriksaan fisik?

Pemeriksaan fisik barang impor diperlukan pada beberapa kondisi, misalnya barang impor itu diproses melalui jalur merah, terdapat indikasi pelanggaran atau PPB memerlukan informasi lebih lanjut tentang barang. Ketentuan pemeriksaan fisik barang impor ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor.

Eitss, kalau ALSAians melebihi dari batas yang telah ditentukan, kalian bisa dikenakan sanksi administrasi loh. Hal ini telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan yang pada intinya menyebutkan bahwa besarnya denda dinyatakan dalam persentase tertentu, dari minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk secara berjenjang.

Gimana nih ALSAians sekarang udah paham belum sama ketentuannya? Pahami dan jangan sampai kena denda yaa!

ALSA LC UNPAD NEWS LETTER:

Edisi April 2024

Yuk Kenalan sama Metode Hukum “Victim Impact Statement”, Perlu Ga Sih di Tengah Maraknya Kasus Revenge Porn di Indonesia?

Written by: Syafa Savira Cahya and Anasthasya Kherehenna Purba

Beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia udah gak asing lagi dengan fenomena “Revenge Pornography” yang banyak terjadi seiring dengan penggunaan media sosial oleh berbagai kalangan, baik tua, muda, bahkan anak-anak. Kayak yang kita tau, kalo penggunaan media sosial ini ga selalu jadi hal yang beneficial aja tapi justru bisa juga jadi sarana kejahatan digital baru yang gak seharusnya terjadi. Terus apa sih sebenernya maksud dari “Revenge Pornography” yang sekarang lagi rame dibicarain?

Apa sebenernya definisi dari “Revenge Pornography” itu sendiri?

Definisi itu bisa secara implisit kita temuin pada beberapa ketentuan diantaranya Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  dan Pasal 21 ayat (1) serta Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.  Dari pasal-pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa Revenge Pornography adalah bentuk penyebaran konten bermuatan seksual secara digital tanpa persetujuan korban dengan didasari oleh motif balas dendam, yang biasanya dilakukan oleh pelaku yang pernah memiliki/menjalin hubungan dengan korban dalam artian mantan pasangan. Penyebaran itu dilakukan untuk mengancam, mempermalukan, melecehkan, mengintimidasi, bahkan memeras korban untuk tujuan uang. Tapi seiring perkembangannya, pelaku di beberapa kasus revenge porn bisa juga dari orang terdekat lain yang melakukan hacking atau peretasan mencuri data korban untuk tujuan komersial loh, ngeri!

1

2

Dampak Bagi Korban Revenge Pornography

Revenge pornography selalu ngasih dampak yang besar terhadap korban, baik secara personal maupun terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Secara materiil korban bisa kehilangan pekerjaan karena PHK atau mata pencaharian lainnya sampai berakibat kemiskinan. Korban revenge pornography juga ngalamin dampak berat secara psikis yang bahkan bisa menimbulkan keinginan bunuh diri. Dalam society, mereka akan disudutkan dan dikucilkan sebagai konsekuensi sosial karena muatan konten yang tersebar dianggap menyimpang dari norma kesusilaan, tanpa melihat adanya pelaku dan unsur kejahatan atas penyebaran yang dilakukan tanpa consent/persetujuan korban ini. Terlebih lagi as we all know that is called as “Jejak Digital”, yang berarti ketika sesuatu udah diunggah di dunia maya maka ngga mudah buat sepenuhnya ngehapus hal tersebut karena akan selalu meningalkan rekam jejak yang beredar. 

Gimana regulasi hukum di negara kita ngelindungin korban dari kejahatan revenge pornography?

Sebetulnya, udah ada ketentuan tersendiri mengenai hak-hak korban seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, kayak perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda. Tapi gak bisa dipungkiri kalau hak perlindungan yang diberikan di sini masih menunjukkan perlindungan yang tidak langsung dan merupakan hak secara luas dalam kemasyarakatan, bukan hak pribadi individual korban.  Hak-hak itu juga nggak serta merta bisa diperoleh oleh korban, melainkan harus melalui persetujuan dan keputusan dari  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mana hal ini memicu kepasifan peran korban dalam peradilan di indonesia.

3

Nah ALSAians tau gak kalo di beberapa negara maju kayak Amerika Serikat, Belanda, dan Australia sendiri mereka udah menggunakan metode yang namanya Victim Impact Statement (VIS) loh. Mengutip dari the Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP), Victim Impact Statement merupakan salah satu metode hukum yang memberi kesempatan pada korban atau keluarganya untuk menyampaikan pernyataannya baik secara lisan maupun tertulis kepada hakim di pengadilan mengenai rincian dampak atau kerugian yang dideritanya secara fisik, emosional, psikologis, hingga finansial atas suatu pelanggaran tindak pidana.  Metode ini memberitahu pengadilan secara pasti bagaimana pelanggaran tersebut berdampak pada kehidupan korban dan keluarganya sekaligus bisa membantu hakim dalam mempertimbangkan hukuman sebelum menjatuhkan vonis bagi terdakwa.

4

Metode VIS dalam sistem hukum negara kita

Meskipun belum menerapkan metode VIS dalam sistem hukum negara kita, tapi kalo kita cek dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada loh suatu pasal yang memiliki kemiripan dengan metode VIS tepatnya dalam Pasal 60 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.” Kesamaan konsep pasal ini dengan VIS bisa jadi suatu peluang bagi sistem hukum Indonesia mengadopsi metode serupa supaya lebih mengakomodir hak bicara korban dan menyetarakan kedudukannya dengan terdakwa dalam proses peradilan.

Jadi, kalo menurut ALSAians kira-kira perlu ga sih metode VIS ini diadopsi dalam sistem hukum di Indonesia?

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 58.

https://www.dpp.act.gov.au/witness_and_victim_services/victim_impact_statements

1

2

3

4

ALSA LC UNPAD NEWS LETTER:

Edisi Maret 2024

Content Creator Terkenal Ketahuan Sebar Hoax?
Hukumannya Bisa Bikin Kamu Ngeri!

Written by: I Gede Manik Aditia, Fadly Madani, and Dzyta Mutiara Salim

Beberapa minggu yang lalu, netizen heboh gara-gara seorang influencer yang menyebarkan berita hoaks tentang air minum kemasan yang terkenal di Indo lewat medsos. Dia bilang kalau produk air minum kemasan itu mengandung salah satu zat kimia yang berlebihan yang bisa bikin sakit. Ngeri banget kan? Soalnya, kalau informasi seperti ini tidak difilter dan diverifikasi oleh para ahli, bisa membahayakan buat yang minum dan produsen air minum kemasan itu.

Apa dampaknya dari penyebaran hoaks?

Menyebarkan hoaks sangat merugikan semua pihak yang terlibat. Misalnya, banyak orang yang jadi meragukan kualitas dari air minum kemasan tersebut dan komplain yang mereka terima terus meningkat di media sosial. Nah, dampaknya reputasi air minum kemasan itu jadi buruk deh di mata banyak orang dan bisa ngerugiin mereka dalam hal materiil maupun immateriil.

Sanksi bagi Penyebar Hoaks!

Namun, kalian tau gak ada sanksi bagi para penyebar hoaks yang ngerugiin nama baik individu atau badan hukum? Pasal 45A Angka (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Pasal ini menegaskan bahwa penyebar hoaks harus bertanggung jawab atas tindakan dan kata-katanya dalam menyebarkan informasi di media sosial.

Bagaimana dengan nama baik yang tercemar karena penyebar hoaks?

Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya ha1 tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

PUBLIKASI 1 FIX.png

ALSA LC Unpad Legal Review with Klik Legal:

“Smart Contract Sebagai Tindakan Preventif Dalam Upaya Pelindungan Data Pribadi Pada Platform NFT di Indonesia”

PUBLIKASI 2 FIX.png

WritingByEdev:

Reporting Sexual Violence Cases by Press: A Glance of The Journalistic Ethical Issues and The Victim

PUBLIKASI 7 FIX.png

Juni 2019: Legal Review by Law Development Subdivision

PUBLIKASI 4 FIX.png

May 2019: Perkembangan E-Commerce di Indonesia

April 2019: Legal Review by Law Development Subdivision

PUBLIKASI 3 FIX.png

LEGAL REVIEW BY LAWDEV

August 2019:

Urgensi Pembuktian Motif dalam Tindak Pidana Terorisme

PUBLIKASI 5 FIX.png

LEGAL REVIEW BY LAWDEV

July 2019:

Failed State sebagai Bentuk Introspeksi dan Adaptasi

PUBLIKASI 4 FIX.png

LEGAL REVIEW BY LAW DEVELOPMENT

May 2019:

Perkembangan E-Commerce di Indonesia

PUBLIKASI 7 FIX.png

LEGAL REVIEW BY LAW DEVELOPMENT

Juni 2019: 

Klausul Objek Jaminan Dijadikan Solusi Terhadap Penagihan Intimidatif  yang Kerap Dilakukan oleh Perusahaan Financial Technology

PUBLIKASI 6 FIX.png

ALSA LEGAL REVIEW BY LAW DEVELOPMENT

April 2019:

Legal Review by Law Development Subdivision

bottom of page