uang kertas, namun tidak dapat ditukar dengan uang logam. Perbedaannya dengan uang digital atau electronic money adalah e-money dikeluarkan oleh Perbankan dalam bentuk wallet yang bisa dipakai, sedangkan CBDC dikeluarkan oleh Central Bank. 

Penggunaan electronic money terus bertambah dengan bukti adanya sistem QRIS atau pembayaran melalui QR code atau penggunaan BIFest dalam bertransaksi sehingga dapat dilaksanakan lebih mudah. Kini, sudah ada 11 Negara yang menerbitkan mata uang digital, seperti Nigeria, negara-negara di Karibia, Jamaica, dan lainnya. Salah satu kasus mengenai penerbitan mata uang digital ada kasus FTX trading Ltd., yang mengoperasikan pertukaran mata uang kripto dan dana lindung nilai kripto ber-headquarter di Bahamas yang akhirnya bangkrut. Di Indonesia, belum ada peraturan hukum mengenai CBDC dalam peraturan mata uang. Padahal, dengan adanya perubahan landscape keuangan yang dipengaruhi oleh pandemi kemarin, terbentuk kebiasaan masyarakat Indonesia yang menggunakan electronic money sebagai cashless society. Sehingga, harus ada peraturan hukum CBDC sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum apabila ada keinginan untuk mengimplementasi mata uang digital di Indonesia.

Adanya CBDC memberi pengaruh terhadap sistem moneter. Dengan adanya mata uang digital yang menjadi alternatif alat tukar, maka dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di Indonesia. Namun hal ini tergantung pada pengaturan Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur stabilitas moneter di Indonesia. CBDC memakai teknologi blockchain DLT untuk transaksi sehari-hari dan desain CBDC pun akan disesuaikan sehingga tidak akan mempengaruhi kebijakan moneter. 

Bagaimana BI akan mengatur regulasi CBDC? Sebenarnya, mengenai CBDC ini sudah diatur dalam Undang-Undang no. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun, menurut Pak Dwityapoetra S. Besar, perlu ada peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan adagium “Lex Specialis Derogat Legi Generali” namun tetap mengacu pada UU no. 4/2023 tersebut. Pada dasarnya, pengelolaan dari CBDC terbagi menjadi 3 bagian, yakni: perencanaan, pencetakan, dan peredaran. Di titik ini, pemerintah masih mencoba sebaik mungkin untuk melaksanakan pembangunan untuk kelancaran CBDC. Di bulan Juni 2023 ini, pemerintah memiliki target untuk membuat Consultative Paper tahap ke-1, Technology Cash Ledger di tahap ke-2, dan Centralized System di tahap ke-3. 

Menurut Pak Brian Amy Prastyo, cara untuk mendukung legalitas CBDC di Indonesia bisa dilakukan dengan membuat Rupiah dalam bentuk digital di UU no. 4 Tahun 2023. Selain itu, Bank Indonesia juga harus membentuk Peraturan Bank Indonesia tentang penerbitan rupiah digital. Dari segi hukum, ada beberapa aspek yang harus diantisipasi dengan hadirnya CBDC. Dalam aspek manajerial, harus dipertanyakan apakah perusahaan tersebut prudent. Selanjutnya pada aspek teknologi, dapat muncul kekhawatiran adanya duplikasi akun/sistem yang ditembus oleh hacker dan membuat akun tanpa dapat dilacak sistem. Kita juga dapat mengambil pelajaran dari kasus CBDC di Brazil, dimana yang di hack bukanlah Bank Sentral, namun vendornya. Vendor ini menyediakan wadah untuk mempelajari proses sistem pengenalan digitalnya.